.png){kind=logo}
Dialoh - Latest News and Articles
Latest Articles
Stay updated with our newest content
Pemerintah dan DPR Percepat Perpres Ojol, Perkuat Kepastian Regulasi bagi Ekonomi Digital Indonesia
JAKARTA – Pemerintah bersama DPR RI terus mempercepat pembahasan Peraturan Presiden (Perpres) tentang Ojek Online (Ojol) sebagai langkah strategis dalam memperkuat tata kelola transportasi berbasis aplikasi di Indonesia. Upaya ini dinilai sebagai bentuk keseriusan pemerintah menghadirkan regulasi yang mampu menjawab perkembangan ekonomi digital sekaligus memberikan kepastian hukum bagi seluruh pelaku di dalam ekosistem tersebut.
Pemerintah Tegaskan Panda Bond Merupakan Langkah Diversifikasi Pembiayaan, Bukan Perubahan Arah Kebijakan Ekonomi
JAKARTA – Pemerintah memberikan penjelasan terkait rencana penerbitan Panda Bond pada 23 Juli 2026 setelah muncul berbagai perbincangan di media sosial mengenai penggunaan mata uang renminbi (RMB). Pemerintah menegaskan bahwa kebijakan tersebut merupakan bagian dari strategi diversifikasi pembiayaan negara dan tidak mengubah kebijakan moneter nasional maupun posisi rupiah sebagai satu-satunya alat pembayaran yang sah di Indonesia.
Sudaryono Resmi Nahkodai BGN, Pemerintah Tingkatkan Profesionalisme dan Tata Kelola Program Makan Bergizi Gratis
JAKARTA – Presiden Prabowo Subianto resmi melantik Sudaryono sebagai Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) pada 22 Juli 2026. Pergantian kepemimpinan ini menjadi bagian dari langkah pemerintah untuk memperkuat tata kelola Program Makan Bergizi Gratis (MBG) agar pelaksanaannya semakin efektif, transparan, dan akuntabel di seluruh Indonesia.
Prabowo Tegaskan Reformasi BUMN dan Efisiensi Anggaran Jadi Prioritas, Sidang Kabinet Paripurna Bahas Akselerasi Pembangunan Nasional
JAKARTA – Presiden Prabowo Subianto memanfaatkan Sidang Kabinet Paripurna untuk mengevaluasi kinerja pemerintahan sekaligus memperkuat arah kebijakan reformasi ekonomi nasional. Dalam sidang tersebut, perhatian diberikan pada transformasi Badan Usaha Milik Negara (BUMN), percepatan penyelesaian berbagai persoalan strategis, hingga penguatan pengawasan terhadap pengelolaan anggaran negara.
Istana: Jangan Seret Nama Presiden dalam Perkara Hukum, Pemerintah Pastikan Proses Berjalan Sesuai Aturan
JAKARTA – Pemerintah melalui Istana Kepresidenan kembali menegaskan komitmennya untuk menjaga independensi penegakan hukum. Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi meminta agar nama Presiden Prabowo Subianto tidak dikaitkan dengan penanganan perkara yang melibatkan mantan Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus (Jampidsus), Febrie Adriansyah, karena seluruh proses hukum merupakan kewenangan aparat penegak hukum sesuai ketentuan yang berlaku.