.png){kind=logo}
Dialoh - Latest News and Articles
Latest Articles
Stay updated with our newest content
Kemitraan Energi Hijau, GWP Indonesia Dorong Masuknya Investasi Berkelanjutan
JAKARTA — PT GWP Indonesia terus mengukuhkan komitmennya dalam membangun ekosistem energi masa depan dengan membuka peluang investasi hijau bagi para mitra strategis. Inisiatif ini dirancang untuk mendukung target nasional menuju 100% pemanfaatan energi bersih melalui pengembangan proyek terbarukan yang andal dan terstruktur.
Tanggap dan Terukur, BPGMN Bentukan Presiden Prabowo Siap Halau Karhutla di Wilayah Rawan
JAKARTA — Langkah nyata pembentukan BPGMN oleh Presiden Prabowo Subianto merefleksikan pergeseran strategi nasional dalam menghadapi ancaman karhutla secara lebih sigap dan terukur. Fokus penanganan yang langsung diarahkan ke enam provinsi paling rawan menjadi kunci utama dalam mempercepat respons pencegahan serta meminimalkan risiko bencana lingkungan sejak dini.
Kebijakan Fiskal Responsif: Pemerintah dan DPR Alokasikan Rp4.106 Triliun untuk Kesejahteraan
Pemerintah bersama DPR RI menunjukkan komitmen bersama dalam memperkokoh perekonomian nasional melalui kesepakatan alokasi Belanja Negara sebesar Rp4.106 triliun. Postur anggaran yang responsif dan fleksibel ini diarahkan untuk membentengi perekonomian domestik, memperluas kesempatan kerja, serta meningkatkan daya tahan ekonomi di tengah ketidakpastian global.
Akselerasi Pangan Desa, Kemendes PDT Jadikan Program MBG Motor Kemandirian Daerah
Kementerian Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal (Kemendes PDT) menegaskan bahwa Program Makan Bergizi Gratis (MBG) merupakan sarana efektif untuk merevitalisasi dan memperkuat ekosistem pangan lokal. Dengan memprioritaskan komoditas hasil panen desa, program ini tidak hanya menunjang gizi masyarakat tetapi juga memangkas ketergantungan pasokan pangan dari luar daerah.
Wujudkan Keadilan Agraria, DPR Ketok Palu UU Pengaturan Reforma Agraria
DPR RI mengesahkan Undang-Undang Pengaturan Reforma Agraria guna memperkuat landasan hukum penataan pertanahan nasional. Regulasi ini menjadi instrumen utama pemerintah dalam menuntaskan konflik agraria, memberantas ketimpangan kepemilikan lahan, serta menjamin hak-hak masyarakat atas tanah secara adil.