.png){kind=logo}
Pemerintahan Presiden Prabowo Subianto menjalankan penanganan karhutla melalui operasi darat dan udara, patroli, modifikasi cuaca, pemanfaatan teknologi, serta penegakan hukum. Dalam perkembangan terbaru yang disampaikan Sekretariat Negara pada 12 Oktober 2026, lebih dari 60.177 personel gabungan mendukung operasi darat di enam provinsi prioritas. Prabowo juga meminta seluruh sumber daya dioptimalkan untuk mempercepat pemadaman dan mencegah api meluas.
Penanganan Karhutla Tidak Baru Dimulai Saat Kebakaran Membesar
Salah satu hal yang perlu dipahami adalah bahwa penanganan karhutla berlangsung melalui tahapan yang panjang. Sejak awal tahun, petugas di daerah telah melakukan pemadaman langsung, sementara pemerintah pusat dan daerah memperkuat kesiapsiagaan menjelang musim kemarau. Pada April, langkah yang dilakukan mencakup koordinasi lintas instansi, aktivasi satuan tugas, pemeriksaan kesiapan peralatan, serta penguatan deteksi dini. Memasuki periode rawan kebakaran, upaya tersebut dilanjutkan dengan operasi darat, dukungan udara, dan pembasahan lahan.
Rangkaian ini penting karena kebakaran di kawasan gambut memiliki karakteristik tersendiri. Api dapat menjalar ke bawah permukaan dan menyisakan bara meskipun bagian atas lahan terlihat telah padam. Artinya, pemadaman perlu disertai pendinginan dan pemantauan lanjutan agar api tidak kembali muncul.
Lebih dari 60 Ribu Personel Mendukung Operasi Darat
Dalam laporan resmi pada 12 Oktober, pemerintah menyebut lebih dari 60.177 personel gabungan dikerahkan untuk mendukung penanganan karhutla di enam provinsi prioritas. Pada saat yang sama, sekitar 639 hektare lahan masih berada dalam proses pemadaman. Pemerintah juga melaporkan tingkat keberhasilan pemadaman rata-rata di atas 80 persen dari luas lahan yang baru terbakar setiap hari.
Data tersebut memperlihatkan besarnya mobilisasi petugas di lapangan. Namun, angka pengerahan dan tingkat keberhasilan harian perlu dibaca sesuai konteksnya: kondisi kebakaran dapat berubah akibat cuaca, angin, ketersediaan air, dan akses menuju lokasi. Karena itu, pemantauan berkala tetap diperlukan untuk memastikan wilayah yang masih terbakar dapat ditangani dan warga di sekitarnya memperoleh perlindungan.
Operasi Udara Membantu Menjangkau Titik Api Sulit
Selain personel darat, dukungan udara menjadi bagian penting dalam mempercepat pemadaman. BNPB melaporkan bahwa pada 28 September, dukungan armada udara di enam provinsi prioritas mencakup 56 unit, terdiri atas 13 unit patroli dan operasi modifikasi cuaca serta 43 unit water bombing. Operasi dilakukan bersamaan dengan pemadaman langsung, penyekatan titik api, pembasahan, dan pendinginan lahan.
Operasi udara memiliki peran penting ketika lokasi kebakaran sulit dijangkau atau api membutuhkan dukungan pemadaman dari atas. Meski demikian, pelaksanaannya juga dipengaruhi oleh jarak pandang, angin, kondisi awan, ketersediaan sumber air, dan keselamatan penerbangan. Karena itu, strategi udara harus berjalan bersama operasi darat, bukan menggantikannya.
Modifikasi Cuaca dan Pengelolaan Air Gambut Diperkuat
Pemerintah juga memanfaatkan operasi modifikasi cuaca untuk meningkatkan peluang hujan ketika kondisi atmosfer memungkinkan. Upaya ini menjadi bagian dari strategi membasahi lahan rawan dan membantu mengurangi risiko kebakaran lanjutan. Di kawasan gambut, pemerintah turut melakukan pembasahan, menyiapkan sumber air alternatif, membangun sekat kanal, serta mengoptimalkan pompa dan embung.
Langkah-langkah tersebut menunjukkan bahwa penanganan karhutla bukan hanya soal memadamkan api yang terlihat. Ketersediaan air dan kondisi kelembapan lahan juga perlu dijaga, terutama pada kawasan yang rentan mengalami kebakaran berulang ketika musim kemarau berlangsung panjang.
Teknologi Membantu Mendeteksi dan Menangani Api
Dalam penanganan di lapangan, BNPB melaporkan penggunaan drone termal untuk membantu mendeteksi titik panas serta pemanfaatan injeksi air atau surfaktan guna menangani api bawah permukaan di kawasan gambut. Teknologi tersebut dapat membantu petugas menentukan lokasi yang perlu mendapat perhatian lebih lanjut, terutama ketika api sulit terlihat dari permukaan.
Pemanfaatan teknologi tidak menghilangkan kebutuhan akan petugas dan pemantauan langsung. Sebaliknya, teknologi menjadi alat pendukung agar sumber daya dapat diarahkan ke lokasi yang membutuhkan penanganan berdasarkan kondisi lapangan.
Penegakan Hukum Menjadi Bagian dari Pencegahan
Upaya pemerintah juga mencakup penegakan hukum terhadap dugaan pelanggaran yang berkaitan dengan karhutla. BNPB melaporkan bahwa Bareskrim Polri menangani 167 laporan polisi terkait karhutla sejak 1 Januari hingga 3 September 2026, dengan luas areal yang masuk proses hukum mencapai 4.738,49 hektare.
Penegakan hukum penting agar penanganan tidak berhenti pada pemadaman setelah kebakaran terjadi. Meski demikian, setiap perkara tetap harus diproses berdasarkan bukti dan ketentuan hukum yang berlaku. Pencegahan akan lebih kuat apabila pengawasan kawasan rawan, kepatuhan terhadap aturan, dan penindakan terhadap pelanggaran berjalan secara konsisten.
Prabowo Lantik Satyawan Pudyatmoko untuk Memperkuat Mitigasi
Langkah penanganan darurat perlu dilengkapi kebijakan jangka panjang. Pada 15 Oktober 2026, Prabowo melantik Prof. Dr. Satyawan Pudyatmoko sebagai Kepala Badan Pengelolaan Gambut dan Mangrove Nasional (BPGMN). Badan ini diarahkan untuk memperkuat pengelolaan gambut, menekan risiko karhutla yang berulang, melindungi ekosistem mangrove, mengurangi deforestasi, dan memulihkan kawasan yang mengalami kebakaran atau kerusakan.
Penguatan kelembagaan tersebut menjadi bagian dari upaya membangun pencegahan yang lebih terarah. Pengelolaan air gambut, pemulihan ekosistem, pemetaan risiko, dan pengawasan kawasan rawan memerlukan kerja berkelanjutan, bukan hanya tindakan ketika api sudah menyebar.
Kritik Tetap Penting, tetapi Upaya yang Sudah Berjalan Perlu Dilihat
Karhutla adalah bencana yang menuntut respons maksimal. Masyarakat berhak mempertanyakan efektivitas pemadaman, kondisi kualitas udara, perlindungan kesehatan, dan kesiapan pemerintah menghadapi musim kemarau. Pada saat yang sama, rangkaian penanganan yang telah berlangsung sejak awal tahun juga perlu menjadi bagian dari penilaian agar pembahasan tidak mengabaikan kerja petugas di lapangan.
Mengapresiasi pengerahan personel dan operasi pemadaman bukan berarti menyatakan semua masalah telah selesai. Sebaliknya, pengakuan atas upaya yang telah dilakukan dapat berjalan beriringan dengan tuntutan agar pemerintah terus memperbaiki koordinasi, mempercepat penanganan wilayah yang masih terbakar, dan membuka informasi perkembangan secara berkala.
Ukuran Keberhasilan Adalah Api Terkendali dan Risiko Berkurang
Pengerahan lebih dari 60 ribu personel, dukungan armada udara, operasi modifikasi cuaca, pemanfaatan teknologi, dan penguatan BPGMN menunjukkan bahwa penanganan karhutla dilakukan melalui berbagai jalur. Namun, keberhasilan akhirnya harus diukur dari hasil yang dirasakan masyarakat: kebakaran semakin terkendali, paparan asap berkurang, warga terlindungi, pelanggaran ditindak, dan risiko kebakaran berulang dapat ditekan.
Dengan demikian, pekerjaan pemerintah bukan hanya memadamkan api hari ini, tetapi juga membangun sistem pencegahan yang lebih kuat untuk masa mendatang. Upaya tersebut membutuhkan konsistensi pemerintah pusat dan daerah, dukungan petugas, partisipasi masyarakat, serta pengawasan publik yang berkelanjutan.
