Dialoh
•2 min read•44

Perkokoh Instrumen Pemulihan Kerugian Negara, DPR Resmi Sahkan RUU Perampasan Aset Setelah 18 Tahun Dinanti

JAKARTA — Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) resmi menyetujui Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Perampasan Aset untuk disahkan menjadi undang-undang. Pengambilan keputusan tingkat II tersebut dilaksanakan dalam Rapat Paripurna DPR pada Kamis (19/11/2026), sekaligus mengakhiri penantian panjang selama 18 tahun.

O

OP Admin

Published in Dialoh

Loading...
Perkokoh Instrumen Pemulihan Kerugian Negara, DPR Resmi Sahkan RUU Perampasan Aset Setelah 18 Tahun Dinanti

Pengesahan regulasi strategis ini menandai babak baru dalam upaya pembaruan hukum pidana dan penguatan sistem penegakan hukum di tanah air. Dengan resminya payung hukum tersebut, negara kini memiliki instrumen legal yang lebih kokoh untuk menindak harta kekayaan yang berkaitan dengan tindak pidana.

Akhir Penantian Panjang Selama Hampir Dua Dekade

Persetujuan RUU Perampasan Aset di forum Rapat Paripurna DPR menjadi puncak dari perjalanan legislasi yang telah dinantikan selama 18 tahun. Selama kurun waktu tersebut, urgensi pembentukan aturan khusus mengenai perampasan aset terus mengemuka guna menutup celah hukum dalam penanganan kejahatan finansial.

Keputusan yang diambil pada Kamis (19/11/2026) ini menjadi tonggak bersejarah bagi parlemen dalam menuntaskan salah satu agenda legislasi paling krusial di Indonesia. Momentum tersebut sekaligus menjawab kebutuhan publik atas payung hukum yang mampu menyasar langsung hasil kejahatan.

Atur Perampasan Aset Korupsi dan Tindak Pidana Lainnya

Secara substansial, Undang-Undang tentang Perampasan Aset mengatur mekanisme perampasan terhadap harta kekayaan yang berkaitan dengan tindak pidana korupsi ataupun tindak pidana lainnya. Ketentuan ini memberikan dasar hukum yang lebih sistematis bagi negara untuk menelusuri hingga merampas aset yang terbukti terhubung dengan aktivitas melanggar hukum.

Cakupan pengaturan yang menjangkau tindak pidana korupsi sekaligus tindak pidana lainnya menjadikan regulasi ini sebagai perangkat strategis dalam memutus aliran dana kejahatan. Melalui skema hukum tersebut, proses pemulihan aset (asset recovery) diharapkan dapat berjalan jauh lebih optimal dan memberikan efek jera yang nyata bagi para pelaku kejahatan.

Puan Maharani Tegaskan Keputusan Parlemen Bebas dari Desakan Pihak Mana Pun

Dalam momentum pengesahan tersebut, Ketua DPR Puan Maharani memberikan penegasan terkait sikap dan kemandirian lembaga legislatif. Puan menyatakan secara lugas bahwa pengesahan RUU Perampasan Aset bukan dilakukan karena adanya desakan dari pihak mana pun.

Penegasan ini memperlihatkan bahwa persetujuan dalam Rapat Paripurna DPR murni merupakan pelaksanaan fungsi konstitusional parlemen dalam menjalankan tugas legislasi. DPR memastikan setiap tahapan pembentukan undang-undang dijalankan secara mandiri, objektif, dan sesuai dengan mekanisme ketatanegaraan yang berlaku.

Dorong Efektivitas Penegakan Hukum dan Penyelamatan Keuangan Negara

Setelah mengantongi persetujuan untuk disahkan menjadi undang-undang, fokus berikutnya tertuju pada efektivitas implementasi regulasi tersebut oleh aparat penegak hukum di lapangan. Kesiapan teknis serta koordinasi antarinstansi menjadi kunci utama agar substansi undang-undang dapat dijalankan secara akuntabel dan profesional.

Ke depan, berlakunya Undang-Undang Perampasan Aset diharapkan mampu memaksimalkan penyelamatan keuangan negara dari kerugian akibat korupsi maupun kejahatan lainnya. Kepastian hukum yang dihadirkan regulasi ini menjadi fondasi penting dalam mewujudkan sistem peradilan dan tata kelola negara yang lebih bersih.

Login to react

Comments (0)

Please log in to leave a comment

No comments yet. Be the first to share your thoughts!

Related Articles