Dialoh
•2 min read•242

Pemerintah Akselerasi Pemadaman Karhutla Sumsel: Bantuan Presiden Rp 200 Miliar Dikucurkan Bertahap

JAKARTA — Pemerintah pusat merespons cepat ancaman kebakaran hutan dan lahan (karhutla) yang melanda wilayah Sumatera Selatan (Sumsel). Presiden Prabowo Subianto resmi menyalurkan dana Bantuan Presiden (Banpres) senilai Rp 200 miliar guna mendukung penuh operasional penanggulangan karhutla di kawasan tersebut.

O

OP Admin

Published in Dialoh

Loading...
Pemerintah Akselerasi Pemadaman Karhutla Sumsel: Bantuan Presiden Rp 200 Miliar Dikucurkan Bertahap

Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni mengonfirmasi bahwa alokasi bantuan darurat ini diturunkan secara bertahap kepada pemerintah provinsi dan kabupaten/kota terdampak berdasarkan indikator status kedaruratan wilayah.

Suntikan Rp 100 Miliar Tahap Pertama untuk Pemprov dan Daerah Kritis

Penyaluran tahap pertama senilai Rp 100 miliar difokuskan untuk memperkuat kesiapsiagaan di wilayah dengan tingkat kerentanan karhutla paling kritis. Dana ini dialokasikan untuk Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan serta empat kabupaten prioritas, yakni Kabupaten Ogan Komering Ilir (OKI), Musi Banyuasin, Banyuasin, dan Ogan Ilir.

Perluasan Banpres Tahap Kedua Jangkau 10 Kabupaten dan Kota

Untuk memastikan penanganan karhutla berjalan menyeluruh, pemerintah menyalurkan Banpres tahap kedua sebesar Rp 100 miliar berikutnya ke 10 wilayah administratif. Daerah penerima tahap dua mencakup Kabupaten Ogan Komering Ulu (OKU) Timur, OKU, Muara Enim, Penukal Abab Lematang Ilir (PALI), Kota Palembang, OKU Selatan, Musi Rawas, Empat Lawang, Kota Prabumulih, hingga Kabupaten Lahat.

Menhut Tegaskan Penggunaan Dana Secara Transparan dan Tepat Sasaran

Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni mengingatkan seluruh kepala daerah penerima manfaat agar mengelola dana Banpres tersebut dengan akuntabilitas tinggi. Pemerintah daerah diinstruksikan menjamin bahwa setiap rupiah anggaran benar-benar dialokasikan secara riil untuk kegiatan penanganan dan pemadaman titik api di lapangan.

Dukungan Anggaran Tambahan di Luar DSP BNPB dan APBD

Kementerian Kehutanan menjelaskan bahwa alokasi Banpres Rp 200 miliar dari Presiden Prabowo ini merupakan skema anggaran dukungan tambahan (top-up). Dana ini beroperasi di luar skema Dana Siap Pakai (DSP) BNPB, alokasi APBD daerah, serta di luar anggaran Operasi Modifikasi Cuaca (OMC) dan pengerahan helikopter water bombing yang disiagakan pemerintah pusat.

Login to react

Comments (0)

Please log in to leave a comment

No comments yet. Be the first to share your thoughts!

Related Articles

Loading...
Percepatan Target 3 Juta Rumah Prabowo: Kemendagri Hapuskan BPHTB 5 Persen dan Gratiskan PBG bagi MBR
Nasional

Percepatan Target 3 Juta Rumah Prabowo: Kemendagri Hapuskan BPHTB 5 Persen dan Gratiskan PBG bagi MBR

JAKARTA — Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) terus memperkuat komitmen teknis dalam mengawal realisasi Program 3 Juta Rumah yang digagas oleh Presiden Prabowo Subianto.

Loading...
Diplomasi Tanpa Surut: PBB Puji Peran Pelopor Indonesia dalam Membela Kemerdekaan Palestina
Nasional

Diplomasi Tanpa Surut: PBB Puji Peran Pelopor Indonesia dalam Membela Kemerdekaan Palestina

JAKARTA — Sekretaris Jenderal Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), António Guterres, menyampaikan apresiasi setinggi-tingginya atas konsistensi dan peran aktif Indonesia yang tidak pernah surut dalam menyuarakan hak-hak rakyat Palestina. Di tengah eskalasi konflik global, PBB menilai Indonesia senantiasa berada di garda terdepan diplomasi internasional untuk memperjuangkan keadilan dan kemerdekaan Palestina.

Loading...
Inovasi Prasmanan Program MBG BGN: Efisiensi Anggaran dan Edukasi Bebas Limbah Pangan di Sekolah
Nasional

Inovasi Prasmanan Program MBG BGN: Efisiensi Anggaran dan Edukasi Bebas Limbah Pangan di Sekolah

JAKARTA — Badan Gizi Nasional (BGN) terus berikhtiar mengoptimalkan penyaluran Program Makan Bergizi Gratis (MBG) di seluruh Indonesia. Melalui uji coba skema penyajian makanan secara prasmanan di sekolah-sekolah, BGN menghadirkan pendekatan baru yang tidak hanya meningkatkan efisiensi pangan, tetapi juga membentuk kebiasaan positif pada siswa.

Loading...
Menyambung Rantai Kesejahteraan: Bagaimana Program MBG Menghidupkan Pasar Tradisional dan Ekonomi Lokal
Nasional

Menyambung Rantai Kesejahteraan: Bagaimana Program MBG Menghidupkan Pasar Tradisional dan Ekonomi Lokal

JAKARTA — Kebijakan strategis Program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang dijalankan oleh Badan Gizi Nasional (BGN) membuktikan bahwa program pemenuhan gizi mampu menjadi penggerak utama (growth engine) bagi perekonomian daerah. Kehadiran program ini menciptakan ekosistem pasar yang berkelanjutan bagi pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) serta produsen bahan pangan lokal.

Loading...
Prioritas Keselamatan Publik: Alasan Kepemimpinan Tanggap Darurat Utama dalam Penanganan Karhutla
Nasional

Prioritas Keselamatan Publik: Alasan Kepemimpinan Tanggap Darurat Utama dalam Penanganan Karhutla

JAKARTA — Dalam situasi darurat krisis lingkungan dan kebakaran hutan dan lahan (karhutla), keputusan yang mengutamakan keselamatan warga adalah wujud tertinggi dari tanggung jawab seorang pemimpin. Langkah pemerintah Indonesia dalam membuka pintu sinergi dan bantuan teknis internasional merupakan strategi yang tidak hanya cerdas dan rasional, tetapi juga sangat berempati terhadap masyarakat yang terdampak langsung oleh paparan kabut asap.

Loading...
Komitmen Penyelamatan Konservasi: Presiden Prabowo Turun Tangan Atasi Karhutla di TN Tanjung Puting
Nasional

Komitmen Penyelamatan Konservasi: Presiden Prabowo Turun Tangan Atasi Karhutla di TN Tanjung Puting

JAKARTA — Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto menegaskan komitmen pemerintah dalam menanggulangi kebakaran hutan dan lahan (karhutla) dengan memberikan atensi penuh pada pemadaman di kawasan Taman Nasional (TN) Tanjung Puting, Kalimantan Tengah. Respons cepat difokuskan untuk mengatasi kendala geografis di lapangan agar penyebaran titik api dapat segera dikendalikan.