.png){kind=logo}
Kegiatan yang berlangsung di Room Hotel Ed-Lotus, Kelurahan Mimbaan, Kecamatan Panji, Kabupaten Situbondo, Jawa Timur tersebut mempertemukan para pengurus KDKMP, Koperasi Unit Desa (KUD), serta perwakilan elemen koperasi daerah. Turut hadir dalam acara ini Direktur Nasim Khan Indonesia (NKI) Aurangzeb, Kepala Dinas Koperasi, Perindustrian, dan Perdagangan (Diskoperindag) Situbondo Prio Handoko, serta jajaran perwakilan Kemenkop RI.
Sinergi Strategis Demi Tata Kelola Koperasi yang Transparan
Sosialisasi ini diselenggarakan sebagai bagian dari langkah nyata pemerintah bersama legislatif dalam mendorong peranan koperasi sebagai tulang punggung ekonomi masyarakat di tingkat desa dan kelurahan. Fokus utama dari agenda ini adalah memberikan pemahaman mendalam terkait tata kelola organisasi yang transparan, profesional, dan berkelanjutan.
Dalam sesi pembekalan, para peserta mendapatkan wawasan teknis mengenai strategi pengembangan kelembagaan hingga pemetaan unit usaha yang adaptif terhadap potensi dan kebutuhan lokal setempat.
HM Nasim Khan menegaskan bahwa kolaborasi antara pemerintah dan Komisi VI DPR RI menjadi kunci utama dalam memastikan operasionalisasi koperasi berjalan sesuai jalur.
"Melalui penguatan KDKMP, koperasi diharapkan tidak hanya menjadi wadah kegiatan ekonomi masyarakat, tetapi juga mampu membuka peluang usaha, memperluas akses terhadap kebutuhan pokok, serta meningkatkan nilai tambah produk unggulan desa," jelas Nasim Khan di hadapan para peserta.
Nasim juga memastikan bahwa hadirnya KDKMP tidak dirancang untuk menyaingi atau mematikan usaha lokal yang sudah ada sebelumnya. Sebaliknya, KDKMP hadir untuk merangkul dan bersinergi dengan pemerintah desa serta masyarakat, di mana pengelolaannya akan ditata secara bertahap melalui PT Agrinas selama masa transisi dua tahun.
Kabar Baik Legislasi: RUU Perkoperasian Capai Pembahasan 80 Persen
Dalam kesempatan yang sama, Nasim Khan membeberkan progres penyusunan regulasi baru yang tengah digodok oleh Pemerintah dan Komisi VI DPR RI. Pembaharuan atas Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian saat ini telah memasuki tahap akhir dengan progres pembahasan mencapai 80 persen.
Pemerintah bersama DPR RI menargetkan penyelesaian RUU Perkoperasian ini dapat rampung paling lambat pada bulan Desember 2026.
Sejumlah poin krusial yang diatur dalam RUU Perkoperasian baru tersebut mencakup:
Lembaga Penjamin (LTPS Koperasi): Pembentukan lembaga penjamin khusus untuk mengantisipasi dan menyelesaikan berbagai persoalan struktural seperti risiko gagal bayar.
Perlindungan dan Kepastian Hukum: Memperkuat pengawasan kelembagaan guna memberikan rasa aman dan perlindungan penuh bagi para anggota koperasi.
Harmonisasi Antar-Koperasi: Menjamin keberadaan KDKMP dapat berjalan seiringan dan saling menguatkan dengan koperasi-koperasi lain yang telah lama berdiri di daerah.
Mewujudkan Kemandirian Ekonomi Kerakyatan
Melalui edukasi dan sosialisasi yang berkelanjutan ini, Kemenkop RI bersama DPR RI berharap para pengurus KDKMP di Situbondo semakin siap menjalankan peran strategis mereka. Pengelolaan koperasi yang sehat dan berbasis keterlibatan aktif warga diyakini akan menjadi penopang utama kemandirian ekonomi masyarakat desa secara berkelanjutan.
.jpeg)