Dialoh
•3 min read•66

Babak Baru Ekspansi Digital: ASEAN DEFA Resmi Diteken, UMKM Indonesia Bidik Pasar Rp6.624 Triliun dan 680 Juta Konsumen

JAKARTA — Langkah pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) Indonesia untuk memperluas jangkauan bisnis ke tingkat regional kini mendapat dukungan kerangka kerja sama baru setelah negara-negara anggota ASEAN resmi menandatangani ASEAN Digital Economy Framework Agreement (DEFA) di Manila, Filipina, pada Sabtu (14/11/2026). Kesepakatan yang disahkan dalam rangkaian pertemuan ASEAN Economic Community Council (AECC) ini membuka gerbang pasar ekonomi digital Asia Tenggara dengan nilai transaksi diproyeksikan mencapai US$368 miliar atau setara Rp6.624 triliun pada tahun 2026.

O

OP Admin

Published in Dialoh

Loading...
Babak Baru Ekspansi Digital: ASEAN DEFA Resmi Diteken, UMKM Indonesia Bidik Pasar Rp6.624 Triliun dan 680 Juta Konsumen

Melalui perjanjian strategis tersebut, pelaku usaha nasional memiliki jalur perdagangan digital lintas batas untuk menjangkau sekitar 680 juta penduduk di kawasan ASEAN sebagai calon konsumen potensial.

Plt. Deputi I Badan Komunikasi Pemerintah (Bakom) RI Fithra Faisal Hastiadi menegaskan bahwa ASEAN DEFA menghadirkan kepastian serta kesetaraan aturan main bagi seluruh pelaku usaha di Asia Tenggara:

“Lewat DEFA, pemerintah membuka pintu pasar digital 680 juta warga Asean bagi UMKM Indonesia, dengan aturan yang sama soal pembayaran, perlindungan data, dan hak konsumen di seluruh kawasan.”

Dominasi Ekonomi Digital Indonesia dan Proyeksi Pertumbuhan 2030

Berdasarkan laporan e-Conomy SEA, Indonesia memegang posisi kunci dalam peta ekonomi digital regional dengan menyumbang sekitar sepertiga dari total nilai ekonomi digital Asia Tenggara. Pada tahun 2026, nilai transaksi ekonomi digital nasional tercatat menyentuh hampir US$120 miliar atau sekitar Rp2.160 triliun.

Kapasitas pasar domestik yang besar tersebut diproyeksikan terus mengalami akselerasi dalam empat tahun ke depan. Pemerintah memperkirakan nilai ekonomi digital Indonesia akan meningkat dua hingga tiga kali lipat menjadi kisaran US$227 miliar hingga US$360 miliar, atau setara Rp4.086 triliun sampai Rp6.480 triliun pada tahun 2030 mendatang.

Kekuatan Ekosistem QRIS sebagai Modal UMKM Bersaing

Kesiapan pelaku UMKM Indonesia dalam menyambut implementasi ASEAN DEFA ditopang oleh tingginya adopsi sistem pembayaran digital lintas negara melalui Quick Response Code Indonesian Standard (QRIS). Hingga Juli 2026, tercatat sebanyak 45,46 juta merchant telah menggunakan QRIS, di mana 96,69 persen di antaranya merupakan pelaku UMKM.

Fithra mengungkapkan bahwa ekosistem pembayaran digital yang sudah terbentuk kuat tersebut telah terbukti mendorong tingginya transaksi wisatawan mancanegara dari negara-negara tetangga saat berbelanja di Tanah Air:

“Sepanjang 2025, turis dari Malaysia, Thailand, dan Singapura membayar dengan QRIS di Indonesia lebih dari tiga kali lebih sering dibanding WNI yang berbelanja di negara mereka.”

Standar Keamanan Siber dan Perlindungan Data Pribadi

Seiring meningkatnya arus perdagangan digital lintas negara, aspek perlindungan informasi menjadi kewajiban bersama yang diatur ketat dalam ASEAN DEFA. Pemerintah menegaskan bahwa keamanan siber dan perlindungan data pribadi merupakan komitmen kolektif seluruh negara anggota dalam menjalankan perjanjian ini.

Untuk ranah domestik, setiap aktivitas pengiriman data pribadi ke luar negeri tetap akan dikawal dan wajib mengacu pada ketentuan Undang-Undang Pelindungan Data Pribadi (UU PDP) demi menjamin keamanan hak warga negara serta pelaku usaha nasional.

Tahapan Ratifikasi Nasional dan Masa Transisi 180 Hari

Pasca-penandatanganan di Manila, kesepakatan ASEAN DEFA tidak langsung berlaku seketika, melainkan melewati proses pengesahan hukum di masing-masing negara anggota. Pemerintah Indonesia kini memprioritaskan percepatan ratifikasi, penyesuaian regulasi domestik, serta penguatan koordinasi lintas kementerian dan lembaga.

Fithra menjelaskan mekanisme dan tenggat waktu pemberlakuan kesepakatan tersebut sebelum diterapkan secara penuh:

“DEFA juga tidak langsung berlaku. Pemerintah lebih dulu menyiapkan pengesahannya melalui Panitia Antar Kementerian, dan kesepakatan ini efektif 180 hari setelah penandatanganan terakhir.”

Langkah persiapan tersebut juga mencakup penguatan kelembagaan serta pengembangan infrastruktur digital nasional agar seluruh komitmen dalam perjanjian dapat dilaksanakan secara optimal.

Pilar Baru Pertumbuhan Ekonomi Kawasan

Sebelumnya, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menilai ASEAN DEFA sebagai langkah strategis untuk memperkokoh posisi Asia Tenggara di tengah persaingan ekonomi digital global. Perjanjian ini diharapkan menjadi sumber pertumbuhan ekonomi baru bagi Indonesia melalui perluasan perdagangan digital dan penguatan partisipasi pelaku usaha nasional di kawasan:

“Perjanjian ini juga membuka peluang bagi Indonesia untuk memperkuat posisinya sebagai salah satu penggerak utama pertumbuhan ekonomi digital di kawasan.”

Login to react

Comments (0)

Please log in to leave a comment

No comments yet. Be the first to share your thoughts!

Related Articles