.png){kind=logo}
Laporan perkembangan tersebut dipaparkan oleh Menteri Keuangan sekaligus Ketua Komite Stabilitas Sistem Keuangan (KSSK), Suahasil Nazara, dalam konferensi pers APBN Kita di kantor Kementerian Keuangan, Jakarta Pusat, pada Jumat (13/11/2026).
Suahasil menegaskan bahwa pelaksanaan program prioritas pemerintah ini terus mencatatkan peningkatan tata kelola yang signifikan, khususnya sejak manajemen baru Badan Gizi Nasional (BGN) mulai bekerja pada Juli 2026.
Perluasan Jangkauan Penerima Manfaat hingga Daerah 3T
Berdasarkan data realisasi hingga akhir Oktober 2026, program Makan Bergizi Gratis tercatat telah menjangkau sebanyak 58,2 juta penerima manfaat di seluruh tanah air. Distribusi layanan pemenuhan gizi tersebut ditopang oleh beroperasinya total 27.285 Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG).
Selain memperluas cakupan secara nasional, pemerintah turut memprioritaskan pemerataan akses gizi di kawasan yang paling rentan. BGN telah mengaktifkan sebanyak 1.500 SPPG baru yang difokuskan pada wilayah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T) serta daerah dengan tingkat prevalensi stunting yang tinggi.
Langkah percepatan di wilayah prioritas ini menjadi bagian dari upaya memastikan intervensi pemenuhan gizi menyentuh kelompok masyarakat yang paling membutuhkan.
Reformasi Tata Kelola dan Keamanan Pangan BGN
Menteri Keuangan Suahasil Nazara memberikan apresiasi atas berbagai langkah pembenahan struktural yang dijalankan oleh manajemen baru BGN. Reformasi tersebut dinilai krusial untuk menjaga akuntabilitas anggaran sekaligus meningkatkan mutu layanan di lapangan:
“Berbagai macam reform yang dilakukan oleh BGN itu kita apresiasi karena itu akan memperbaiki kualitas pelaksanaan program MBG.”
Sejumlah pembenahan yang diterapkan BGN meliputi penataan ulang tata kelola SPPG, penguatan pengawasan terhadap kinerja Sarjana Penggerak Pembangunan Indonesia (SPPI), serta peningkatan ketepatan sasaran penerima manfaat melalui mekanisme pengecekan langsung di lapangan.
Di samping itu, BGN juga memperketat standar keamanan pangan guna menjamin higienitas makanan yang diterima siswa. Salah satu inovasi yang tengah diujicobakan adalah penerapan sistem penyajian makanan secara prasmanan di lingkungan sekolah.
Pemberdayaan Rantai Pasok dan Ekonomi Lokal
Pelaksanaan program MBG tidak hanya berorientasi pada peningkatan kualitas gizi masyarakat, tetapi juga diarahkan untuk menggerakkan roda perekonomian di daerah. BGN secara aktif mendorong pemanfaatan rantai pasok pangan serta penyerapan sumber daya manusia (SDM) lokal dalam operasional dapur pelayanan gizi.
Integrasi bahan baku dan tenaga kerja setempat diharapkan dapat menciptakan efek berganda (multiplier effect) bagi petani, peternak, pelaku UMKM, dan masyarakat di sekitar lokasi SPPG.
Suahasil menilai seluruh rangkaian reformasi dan pelibatan ekonomi daerah tersebut sangat penting agar program MBG dapat berjalan lebih efektif, tepat sasaran, dan memberikan dampak kesejahteraan yang optimal bagi masyarakat luas.
Ringkasan Realisasi dan Pembenahan Program MBG 2026
Paparan Menteri Keuangan Suahasil Nazara mengenai perkembangan program Makan Bergizi Gratis merangkum sejumlah capaian utama hingga akhir Oktober 2026:
Realisasi Anggaran: Penyerapan anggaran program MBG mencapai Rp 173,21 triliun per 31 Oktober 2026.
Cakupan Nasional: Program telah melayani 58,2 juta penerima manfaat melalui operasional 27.285 Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG).
Prioritas Daerah 3T: Sebanyak 1.500 SPPG telah diaktifkan secara khusus di wilayah tertinggal, terdepan, terluar (3T) dan daerah dengan angka stunting tinggi.
Reformasi Tata Kelola: Manajemen baru BGN sejak Juli 2026 membenahi tata kelola SPPG, memperketat pengawasan SPPI, serta memverifikasi penerima manfaat secara langsung di lapangan.
Keamanan Pangan & Ekonomi Lokal: BGN menguji coba sistem penyajian prasmanan di sekolah untuk menjaga higienitas serta mengoptimalkan rantai pasok dan SDM lokal.
