Dialoh
•2 min read•342

PMI Manufaktur RI Kontraksi pada Juni 2026, Pemerintah Siapkan Langkah Penguatan Sektor Industri

JAKARTA – Kinerja industri manufaktur Indonesia mengalami perlambatan pada Juni 2026. Berdasarkan laporan S&P Global, Purchasing Managers' Index (PMI) manufaktur Indonesia turun ke level 46,9, lebih rendah dibandingkan posisi 50,0 pada Mei 2026. Penurunan tersebut menandakan aktivitas manufaktur kembali berada di zona kontraksi setelah pertumbuhan industri melemah sepanjang bulan Juni.

O

OP Admin

Published in Dialoh

Loading...
PMI Manufaktur RI Kontraksi pada Juni 2026, Pemerintah Siapkan Langkah Penguatan Sektor Industri

Laporan tersebut menunjukkan berkurangnya aktivitas produksi seiring melemahnya permintaan pasar domestik maupun ekspor. Di sisi lain, pelaku industri juga menghadapi tekanan akibat meningkatnya biaya produksi yang dipengaruhi kenaikan harga bahan baku dan pelemahan nilai tukar rupiah. Untuk menjaga daya saing sektor manufaktur, Kementerian Perindustrian menilai kebijakan harga gas bumi tertentu (HGBT) menjadi salah satu instrumen penting dalam mendukung efisiensi industri.

PMI Manufaktur Turun ke Level 46,9

Data S&P Global mencatat PMI manufaktur Indonesia berada di angka 46,9 pada Juni 2026. Nilai tersebut berada di bawah ambang batas 50 yang menjadi indikator kontraksi aktivitas manufaktur.

Penurunan ini menunjukkan sebagian perusahaan mengalami perlambatan aktivitas produksi dan bisnis dibandingkan bulan sebelumnya. Kondisi tersebut menjadi salah satu sinyal bahwa sektor manufaktur masih menghadapi tantangan dari sisi permintaan maupun biaya operasional.

Permintaan Dalam Negeri dan Pasar Ekspor Melemah

Salah satu faktor utama yang mendorong penurunan PMI adalah melemahnya permintaan terhadap produk manufaktur.

Permintaan dari pasar domestik mengalami perlambatan, sementara pesanan dari luar negeri juga menunjukkan penurunan. Berkurangnya pesanan baru membuat sejumlah perusahaan menyesuaikan volume produksi dan aktivitas pembelian bahan baku selama Juni.

Kondisi tersebut turut memengaruhi tingkat utilisasi industri di sejumlah subsektor manufaktur.

Kenaikan Biaya Produksi Menambah Tekanan Industri

Selain menghadapi penurunan permintaan, perusahaan manufaktur juga dibebani kenaikan biaya produksi.

Peningkatan harga bahan baku di pasar global serta pelemahan nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat menyebabkan biaya input industri meningkat. Situasi ini mempersempit ruang bagi pelaku usaha untuk menjaga efisiensi di tengah permintaan yang belum sepenuhnya pulih.

Kemenperin Dorong HGBT untuk Mendukung Pemulihan Manufaktur

Menanggapi perkembangan tersebut, Kementerian Perindustrian menyatakan akan terus mengoptimalkan kebijakan yang mendukung daya saing industri nasional.

Salah satu langkah yang diharapkan mampu membantu pemulihan adalah optimalisasi Harga Gas Bumi Tertentu (HGBT) bagi sektor industri. Pemerintah menilai ketersediaan gas industri dengan harga yang kompetitif dapat membantu menekan biaya produksi, menjaga keberlangsungan usaha, serta meningkatkan daya saing produk manufaktur Indonesia di pasar domestik maupun internasional.

Pemerintah juga menegaskan akan terus memantau perkembangan sektor manufaktur dan memperkuat koordinasi lintas kementerian untuk menjaga iklim investasi serta mendorong pemulihan aktivitas industri nasional.

Login to react

Comments (0)

Please log in to leave a comment

No comments yet. Be the first to share your thoughts!

Related Articles

Loading...
Pemerintah Percepat Reformasi Investasi, Purbaya Tegaskan Tak Ada Toleransi bagi Penghambat Kebijakan
Ekonomi

Pemerintah Percepat Reformasi Investasi, Purbaya Tegaskan Tak Ada Toleransi bagi Penghambat Kebijakan

JAKARTA – Pemerintah terus memperkuat langkah reformasi birokrasi untuk menciptakan iklim investasi yang lebih kompetitif. Kepala Badan Pengelola Investasi (BPI) Danantara, Purbaya Yudhi Sadewa, menegaskan bahwa kementerian, lembaga, maupun pemerintah daerah yang menghambat pelaksanaan keputusan Satgas Debottlenecking dapat dikenai tindakan tegas, termasuk usulan pemotongan anggaran.

Loading...
Gejolak Selat Hormuz dan Tantangan Baru bagi Ekonomi Indonesia
Ekonomi

Gejolak Selat Hormuz dan Tantangan Baru bagi Ekonomi Indonesia

Memanasnya kembali situasi geopolitik di Timur Tengah menyita perhatian pelaku pasar global setelah meningkatnya ancaman terhadap keamanan pelayaran di Selat Hormuz, jalur strategis yang menjadi pintu keluar sekitar 20 persen perdagangan minyak dunia. Ketegangan tersebut mendorong kenaikan harga minyak mentah internasional sekaligus meningkatkan volatilitas pasar keuangan global. Bagi Indonesia, tantangan yang muncul tidak hanya berkaitan dengan biaya impor energi, tetapi juga berpotensi memengaruhi stabilitas nilai tukar rupiah, inflasi, hingga pengelolaan fiskal. Meski demikian, sejumlah ekonom menilai Indonesia memiliki fondasi ekonomi yang lebih kuat dibandingkan periode krisis energi sebelumnya. Reformasi fiskal, penguatan koordinasi kebijakan moneter, serta percepatan program ketahanan energi menjadi modal penting bagi pemerintah dalam menghadapi risiko eksternal yang semakin kompleks.

Loading...
Diskon Transportasi Menjadi Katalis Perputaran Ekonomi Daerah dan Penguat Konsumsi Nasional
Ekonomi

Diskon Transportasi Menjadi Katalis Perputaran Ekonomi Daerah dan Penguat Konsumsi Nasional

Program diskon tarif transportasi hingga 30 persen yang diluncurkan pemerintah pada berbagai momentum sepanjang 2026 merupakan bagian dari strategi fiskal untuk menjaga daya beli masyarakat sekaligus memperkuat aktivitas ekonomi nasional. Kebijakan ini tidak hanya bertujuan menurunkan biaya perjalanan, tetapi juga mendorong mobilitas masyarakat yang berdampak pada meningkatnya konsumsi, pertumbuhan sektor pariwisata, serta berkembangnya aktivitas usaha di berbagai daerah.

Loading...
Mengapa Pemerintah Siap Menambah Transfer ke Daerah Hingga Rp90 Triliun? Langkah Besar Memperkuat Ekonomi Daerah Menuju Indonesia Emas
Ekonomi

Mengapa Pemerintah Siap Menambah Transfer ke Daerah Hingga Rp90 Triliun? Langkah Besar Memperkuat Ekonomi Daerah Menuju Indonesia Emas

Pemerintah membuka peluang meningkatkan alokasi Transfer ke Daerah (TKD) hingga Rp90 triliun pada APBN 2027. Kebijakan yang disampaikan Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa tersebut dinilai sebagai bagian dari strategi memperkuat kapasitas fiskal daerah agar pembangunan semakin merata dan berkualitas. Di tengah tantangan ekonomi global yang masih berlangsung, pemerintah berupaya menjaga keseimbangan antara ekspansi pembangunan dan disiplin fiskal. Jika direalisasikan secara optimal, kenaikan TKD diyakini dapat mempercepat pertumbuhan ekonomi daerah, meningkatkan kualitas pelayanan publik, serta memperkuat fondasi pembangunan nasional menuju Indonesia Emas 2045.

Loading...
Produksi Beras Indonesia Dipuji FAO, Ketahanan Pangan Nasional Tunjukkan Tren Positif
Ekonomi

Produksi Beras Indonesia Dipuji FAO, Ketahanan Pangan Nasional Tunjukkan Tren Positif

FAO memproyeksikan produksi beras Indonesia meningkat signifikan pada 2026/2027 saat produksi beras dunia justru menurun. Indonesia kini menjadi produsen beras terbesar keempat dunia dengan stok beras nasional yang mencapai rekor tertinggi.

Loading...
Pajak Digital Bukan Ancaman bagi UMKM, Melainkan Fondasi Baru Ekonomi Modern Indonesia
Ekonomi

Pajak Digital Bukan Ancaman bagi UMKM, Melainkan Fondasi Baru Ekonomi Modern Indonesia

Pemerintah mulai memperkuat implementasi kebijakan pemajakan e-commerce sebagai bagian dari reformasi fiskal nasional yang menyesuaikan diri dengan perkembangan ekonomi digital. Di tengah pesatnya pertumbuhan transaksi online dan lahirnya jutaan pelaku usaha digital baru, kebijakan ini hadir untuk menciptakan keadilan usaha, memperluas basis penerimaan negara, serta memperkuat fondasi fiskal Indonesia. Dengan tetap memberikan perlindungan kepada UMKM kecil melalui batas omzet bebas pajak hingga Rp500 juta per tahun, pemerintah berupaya memastikan bahwa pertumbuhan ekonomi digital berjalan seiring dengan pembangunan nasional yang berkelanjutan.