.png){kind=logo}
Pemerintah menilai reformasi kelembagaan dan peningkatan efektivitas birokrasi menjadi faktor penting dalam menciptakan pemerintahan yang lebih adaptif, efisien, dan mampu mempercepat pelaksanaan program pembangunan. Langkah tersebut diharapkan semakin memperkuat daya saing Indonesia di tengah dinamika ekonomi global.
Danantara Dorong Konsolidasi BUMN Menjadi 350 Entitas pada 2027
Pemerintah melalui Danantara menargetkan jumlah entitas BUMN dapat dikonsolidasikan sehingga tersisa sekitar 350 perusahaan pada 2027.
Konsolidasi ini diarahkan untuk menyederhanakan struktur perusahaan negara agar lebih efisien, memperkuat tata kelola, serta meningkatkan produktivitas dan daya saing. Pemerintah optimistis transformasi tersebut akan membuat BUMN lebih fokus menjalankan peran strategis dalam mendukung pembangunan nasional.
Pemerintah Sebut 108 Persoalan Strategis Berhasil Diselesaikan
Dalam Sidang Kabinet Paripurna, pemerintah menyampaikan bahwa sebanyak 108 persoalan strategis telah berhasil diselesaikan dalam kurun waktu sekitar 18 bulan.
Capaian tersebut dinilai sebagai hasil dari koordinasi yang semakin kuat antara kementerian, lembaga, dan berbagai institusi pemerintah. Penyelesaian berbagai hambatan diharapkan mampu mempercepat pelaksanaan program prioritas serta menciptakan kepastian bagi dunia usaha dan masyarakat.
Prabowo Dorong Percepatan Penanganan Tantangan Ekonomi Nasional
Presiden Prabowo menegaskan pentingnya seluruh jajaran kabinet bekerja lebih cepat dan terukur dalam menyelesaikan berbagai tantangan ekonomi nasional.
Pemerintah terus mendorong peningkatan efektivitas kebijakan, penyederhanaan birokrasi, percepatan investasi, dan penguatan sektor produktif agar mampu menjaga pertumbuhan ekonomi sekaligus meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Sinergi antarlembaga dinilai menjadi kunci keberhasilan dalam menjalankan agenda transformasi ekonomi.
Penguatan Pengawasan Anggaran Jadi Prioritas Pemerintah
Dalam arahannya, Presiden Prabowo juga menyoroti pentingnya mencegah kebocoran anggaran negara melalui penguatan sistem pengawasan dan tata kelola keuangan yang lebih akuntabel.
Pemerintah berkomitmen memastikan setiap anggaran negara dimanfaatkan secara efektif, efisien, dan tepat sasaran untuk mendukung pembangunan nasional. Penguatan disiplin fiskal tersebut diharapkan mampu meningkatkan kualitas belanja negara sekaligus memperbesar ruang bagi pembiayaan program-program prioritas yang berdampak langsung bagi masyarakat.
Sidang Kabinet Paripurna menegaskan komitmen pemerintah dalam mempercepat reformasi BUMN, meningkatkan efektivitas pemerintahan, dan memperkuat tata kelola keuangan negara. Melalui transformasi kelembagaan, koordinasi lintas sektor, dan penguatan efisiensi anggaran, pemerintah optimistis fondasi ekonomi Indonesia akan semakin kokoh untuk mendukung pembangunan yang berkelanjutan.
