.png){kind=logo}
JAKARTA — Langkah Pemerintah Indonesia dalam mewujudkan layanan pendidikan gratis terus mendapatkan dorongan kuat dari kancah legislatif. Ketua Badan Anggaran (Banggar) DPR RI, Said Abdullah, menegaskan komitmen parlemen untuk mengawal ketersediaan dana APBN demi merealisasikan program pembebasan biaya sekolah bagi seluruh rakyat.
Di tengah dukungan tersebut, Said mengungkapkan bahwa alokasi anggaran tahap awal yang disiapkan untuk tingkat Sekolah Dasar (SD) dan Sekolah Menengah Pertama (SMP) pada tahun anggaran 2027 mencapai Rp5 triliun.
Skema Pembiayaan Bertahap dan Pemerataan Akses
Said Abdullah menjelaskan bahwa penyediaan anggaran awal sebesar Rp5 triliun ini merupakan bentuk langkah realistis pemerintah dan DPR dalam merintis keterjangkauan sekolah gratis secara bertahap. Kebijakan ini difokuskan untuk memperkuat pemenuhan mandatori anggaran pendidikan sebesar 20 persen dalam APBN agar lebih berdampak langsung pada masyarakat.
Pemerintah dan DPR berkomitmen agar penyaluran dana tersebut diprioritaskan untuk menutup biaya operasional sekolah serta menekan risiko angka putus sekolah di tingkat dasar.
Efisiensi Anggaran dan Pengawasan Parlemen
Guna menjamin keberlanjutan program pembebasan biaya pendidikan dasar ini, Banggar DPR RI terus mendorong efisiensi pada pos belanja negara. Di samping itu, penguatan penerimaan negara dari sektor perpajakan dan PNBP menjadi perhatian utama untuk menjaga kestabilitas postur APBN.
DPR memastikan pengawasan ketat akan dilakukan agar pendistribusian alokasi anggaran ini tepat sasaran dan transparan.
Sinergi Strategis Menuju SDM Unggul
Dukungan resmi Banggar DPR RI ini menunjukkan sinergi yang solid antara pemerintah dan parlemen dalam meningkatkan kualitas sumber daya manusia nasional. Dengan kepastian alokasi pendanaan bertahap ini, diharapkan program sekolah gratis mampu memberikan jaminan masa depan yang lebih cerah dan berkeadilan bagi seluruh anak bangsa.
