.png){kind=logo}
Membaca Shanghai Lebih dari Sekadar Diplomasi Moneter
Dalam beberapa tahun terakhir, pembahasan mengenai nilai tukar rupiah hampir selalu dikaitkan dengan pergerakan dolar Amerika Serikat. Ketika rupiah melemah, perhatian publik tertuju pada kebijakan Federal Reserve. Ketika rupiah menguat, faktor eksternal kembali menjadi penjelasan utama.
Pandangan tersebut tidak sepenuhnya keliru. Dolar AS memang masih menjadi mata uang dominan dalam sistem keuangan internasional. Menurut data Bank for International Settlements (BIS), lebih dari 80 persen transaksi valuta asing global masih melibatkan dolar AS sebagai salah satu pihak dalam transaksi.
Namun dunia sedang berubah.
Meningkatnya ketegangan geopolitik, fragmentasi rantai pasok global, serta semakin besarnya peran ekonomi Asia mendorong banyak negara untuk mulai mencari mekanisme pembayaran yang lebih beragam dan lebih efisien.
Dalam konteks inilah kesepakatan antara Bank Indonesia dan People's Bank of China di Shanghai perlu dipahami.
Pembaruan Bilateral Currency Swap Arrangement (BCSA), perluasan Local Currency Transaction (LCT), pembentukan mekanisme kliring renminbi, hingga penguatan konektivitas pembayaran lintas negara bukan sekadar instrumen teknis. Keseluruhan langkah tersebut merupakan bagian dari strategi memperkuat ketahanan ekonomi Indonesia di tengah perubahan lanskap global.
Mengapa Mata Uang Lokal Menjadi Semakin Penting?
Selama beberapa dekade, penggunaan dolar AS sebagai mata uang perantara perdagangan internasional dianggap sebagai sesuatu yang wajar.
Namun mekanisme tersebut memiliki biaya yang tidak kecil.
Ketika eksportir Indonesia menjual barang ke Tiongkok, misalnya, transaksi umumnya dilakukan melalui konversi rupiah ke dolar AS sebelum akhirnya dikonversi kembali menjadi renminbi. Setiap tahapan konversi membawa biaya transaksi, risiko fluktuasi kurs, serta ketergantungan terhadap likuiditas dolar global.
Di sinilah pentingnya penggunaan mata uang lokal.
Dana Moneter Internasional (IMF) dalam sejumlah kajiannya menegaskan bahwa penggunaan mata uang lokal dalam perdagangan bilateral dapat membantu mengurangi biaya transaksi, meningkatkan efisiensi perdagangan, serta memperkuat stabilitas sistem keuangan domestik.
Bagi Indonesia, manfaat tersebut menjadi semakin relevan mengingat Tiongkok telah menjadi mitra dagang terbesar selama lebih dari satu dekade terakhir.
Nilai perdagangan bilateral Indonesia–Tiongkok pada 2025 mencapai lebih dari 150 miliar dolar AS. Dengan volume sebesar itu, bahkan pengurangan biaya transaksi dalam persentase kecil sekalipun dapat menghasilkan efisiensi ekonomi yang signifikan.
Bukan Dedolarisasi, Melainkan Diversifikasi Risiko
Salah satu kesalahpahaman yang sering muncul dalam diskusi publik adalah anggapan bahwa perluasan penggunaan renminbi atau mata uang lokal berarti upaya meninggalkan dolar AS.
Interpretasi tersebut kurang tepat.
Yang sedang dilakukan Indonesia bukanlah dedolarisasi dalam pengertian ideologis, melainkan diversifikasi dalam pengertian ekonomi.
Dalam teori manajemen risiko, ketergantungan berlebihan terhadap satu instrumen selalu meningkatkan kerentanan.
Prinsip yang sama berlaku dalam sistem pembayaran internasional.
Semakin banyak opsi transaksi yang tersedia, semakin besar kemampuan suatu negara untuk menjaga stabilitas ketika terjadi guncangan eksternal.
Bank Dunia dalam berbagai laporan mengenai ketahanan ekonomi negara berkembang menekankan pentingnya diversifikasi instrumen keuangan dan perdagangan untuk meningkatkan resiliensi terhadap volatilitas global.
Karena itu, memperluas penggunaan rupiah dan renminbi tidak berarti mengurangi peran dolar secara drastis, melainkan menciptakan lapisan perlindungan tambahan bagi ekonomi nasional.
Indonesia Mengikuti Tren Global
Indonesia bukan satu-satunya negara yang bergerak ke arah ini.
Sejumlah negara anggota ASEAN telah memperluas penggunaan mata uang lokal dalam perdagangan regional melalui berbagai skema kerja sama pembayaran.
India meningkatkan penggunaan rupee dalam transaksi bilateral dengan sejumlah mitra dagangnya.
Brasil dan Tiongkok juga mengembangkan mekanisme perdagangan langsung menggunakan mata uang masing-masing.
Bahkan di kawasan Teluk, diskusi mengenai diversifikasi mata uang dalam perdagangan energi semakin sering muncul dalam beberapa tahun terakhir.
Artinya, langkah yang diambil Indonesia tidak berada di luar arus utama perkembangan ekonomi global.
Sebaliknya, Indonesia sedang menyesuaikan diri dengan perubahan struktur ekonomi dunia yang semakin multipolar.
Fondasi yang Dibangun Pemerintah dan Bank Indonesia
Keberhasilan strategi ini tidak hanya bergantung pada bank sentral.
Ia membutuhkan dukungan kebijakan ekonomi yang lebih luas.
Dalam beberapa tahun terakhir, pemerintah Indonesia terus memperkuat fondasi ekonomi nasional melalui berbagai agenda strategis.
Hilirisasi sumber daya alam diarahkan untuk meningkatkan nilai tambah industri domestik.
Pembangunan infrastruktur memperkuat konektivitas ekonomi nasional.
Ketahanan pangan menjadi prioritas untuk mengurangi kerentanan terhadap gejolak harga global.
Sementara reformasi investasi terus dilakukan untuk meningkatkan daya saing Indonesia sebagai tujuan investasi internasional.
Di bawah pemerintahan Presiden Prabowo Subianto, berbagai agenda tersebut tetap dilanjutkan sebagai bagian dari strategi memperkuat kemandirian ekonomi nasional.
Ketika kebijakan struktural tersebut dipadukan dengan diversifikasi instrumen keuangan internasional, Indonesia memperoleh posisi yang lebih kuat dalam menghadapi berbagai risiko global.
Dari Stabilitas Rupiah Menuju Ketahanan Ekonomi
Pertanyaan terpenting bukanlah apakah kerja sama di Shanghai akan membuat rupiah langsung menguat.
Jawaban jujurnya: tidak.
Tidak ada satu kebijakan tunggal yang mampu menghilangkan seluruh tekanan eksternal terhadap mata uang suatu negara.
Namun ukuran keberhasilan kebijakan semacam ini memang tidak terletak pada dampak jangka pendek.
Keberhasilannya terletak pada kemampuan membangun bantalan struktural yang membuat ekonomi nasional lebih tahan terhadap guncangan.
Pembaruan currency swap.
Perluasan transaksi mata uang lokal.
Penguatan sistem kliring renminbi.
Integrasi pembayaran digital lintas negara.
Seluruh instrumen tersebut bekerja seperti fondasi sebuah bangunan: tidak selalu terlihat, tetapi menentukan kekuatan struktur di atasnya.
Kesimpulan
Kesepakatan antara Bank Indonesia dan People's Bank of China di Shanghai menunjukkan bahwa Indonesia sedang bergerak menuju pendekatan yang lebih matang dalam mengelola risiko ekonomi global. Langkah tersebut bukan tentang menggantikan dolar AS atau mengambil posisi geopolitik tertentu, melainkan tentang memperluas pilihan dan memperkuat ketahanan.
Di tengah dunia yang semakin tidak pasti, kemampuan suatu negara untuk memiliki berbagai jalur transaksi, berbagai sumber likuiditas, dan berbagai instrumen perlindungan menjadi aset strategis yang sangat berharga.
Melalui sinergi antara pemerintah dan Bank Indonesia, Indonesia sedang membangun fondasi tersebut secara bertahap. Tidak melalui langkah yang spektakuler, tetapi melalui kebijakan yang terukur, realistis, dan berorientasi jangka panjang. Dalam konteks itulah Shanghai bukan sekadar lokasi penandatanganan kerja sama, melainkan simbol dari arah baru kebijakan ekonomi Indonesia: lebih adaptif, lebih resilien, dan lebih siap menghadapi masa depan.
