.png){kind=logo}
Pembenahan diarahkan pada sejumlah aspek penting, mulai dari kedisiplinan pengelola dapur, pengawasan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG), hingga keamanan makanan sebelum diterima masyarakat.
Langkah tersebut dilakukan untuk memastikan pelaksanaan MBG berjalan sesuai standar dan tujuan program dapat tercapai.
Puluhan Kepala Dapur Ditindak
BGN mengambil tindakan terhadap pengelola dapur yang dinilai tidak menjalankan tugas sesuai ketentuan.
Sebanyak 66 kepala dapur MBG disebut telah diberhentikan karena tindakan indisipliner hingga awal Agustus 2026.
Tindakan tersebut menjadi bagian dari evaluasi terhadap pelaksanaan program di lapangan.
BGN menilai kepala dapur memiliki posisi penting dalam memastikan seluruh proses pelayanan berjalan sesuai prosedur. Karena itu, pelanggaran yang berkaitan dengan kedisiplinan menjadi salah satu aspek yang diperhatikan dalam pembenahan tata kelola.
Keamanan Pangan Diperkuat
Selain kedisiplinan, keamanan pangan menjadi perhatian utama BGN.
Proses pengolahan makanan harus dilakukan dengan memperhatikan berbagai faktor, termasuk kebersihan, waktu memasak, penyimpanan, dan distribusi.
BGN sebelumnya mengevaluasi insiden keamanan pangan di Papua yang dikaitkan dengan SPPG yang memasak makanan terlalu awal.
Persoalan tersebut menjadi pengingat bahwa setiap tahapan pengolahan makanan harus mengikuti prosedur yang tepat.
Evaluasi Menyentuh Proses dari Hulu ke Hilir
Pembenahan tata kelola tidak hanya dilakukan setelah makanan selesai diproduksi.
BGN perlu memastikan proses berjalan sejak bahan makanan diterima hingga makanan dibagikan kepada penerima manfaat.
Pengawasan mencakup kualitas bahan, kebersihan dapur, proses pengolahan, penyimpanan, pengemasan, hingga distribusi.
Dengan pengawasan yang menyeluruh, potensi masalah dalam pelaksanaan MBG dapat diketahui lebih cepat.
Sudaryono Terima Masukan dari Berbagai Pihak
Sudaryono juga membuka ruang bagi masukan untuk meningkatkan pelaksanaan MBG.
Pihak yang memiliki pengalaman di bidang makanan, seperti chef, ahli, maupun pelaku industri katering, dapat memberikan masukan kepada BGN.
Masukan dari berbagai pihak dinilai dapat membantu memperkaya evaluasi dan memberikan perspektif tambahan terkait pengelolaan makanan dalam skala besar.
Langkah tersebut menjadi bagian dari upaya BGN mencari pola pengelolaan yang lebih efektif.
Pesantren Dapat Bangun Dapur MBG
BGN juga memberikan kesempatan kepada pesantren untuk membangun dapur MBG secara mandiri.
Meski demikian, dapur yang dibangun tetap harus memenuhi ketentuan yang ditetapkan BGN.
Salah satu pertimbangannya adalah kemampuan dapur dalam melayani jumlah penerima manfaat sesuai standar yang ditentukan.
Dengan melibatkan pesantren, kapasitas pelayanan MBG dapat diperluas sekaligus mendekatkan pengelolaan program dengan lingkungan penerima manfaat.
Standar Operasional Jadi Dasar
Penguatan tata kelola MBG membutuhkan standar operasional yang jelas dan diterapkan secara konsisten.
Setiap SPPG harus memahami tanggung jawabnya, terutama dalam hal keamanan pangan dan kualitas pelayanan.
Tindakan terhadap kepala dapur yang melanggar aturan menunjukkan bahwa BGN berupaya memastikan standar tersebut tidak hanya menjadi dokumen administratif.
Pengawasan dan evaluasi perlu dilakukan secara berkala untuk menjaga kualitas pelaksanaan.
Perbaikan untuk Jaga Kualitas Program
MBG merupakan program dengan cakupan penerima manfaat yang besar. Kondisi tersebut membuat tata kelola menjadi faktor penting dalam menentukan keberhasilannya.
Di bawah kepemimpinan Sudaryono, BGN melakukan pembenahan melalui penindakan terhadap pelanggaran, evaluasi keamanan pangan, serta penguatan pengawasan terhadap dapur.
Upaya tersebut diharapkan dapat meningkatkan kualitas pelayanan sekaligus mengurangi risiko persoalan di lapangan.
Ke depan, keberhasilan pembenahan akan sangat bergantung pada konsistensi pengawasan dan penerapan standar di seluruh SPPG.
Dengan sistem yang semakin tertata, MBG diharapkan dapat berjalan lebih aman, efektif, dan sesuai dengan tujuan pemenuhan gizi masyarakat.
