.png){kind=logo}
Tuntutan tersebut merupakan bagian dari dinamika demokrasi yang harus dihormati. Kritik masyarakat terhadap pemerintah bukan sesuatu yang perlu ditakuti, melainkan dapat menjadi pengingat agar agenda pemberantasan korupsi terus diperkuat.
Namun, aksi demonstrasi juga perlu dibaca bersama dengan data mengenai persepsi masyarakat secara lebih luas. Jangan sampai besarnya perhatian terhadap sebuah aksi kemudian menghasilkan kesimpulan bahwa seluruh masyarakat telah kehilangan kepercayaan terhadap pemerintah.
Survei Data Survei Indonesia (DSI) justru menunjukkan gambaran yang berbeda.
Dalam survei periode 22 Juli–1 Agustus 2026 terhadap 1.200 responden di 38 provinsi, sebanyak 62,4 persen responden menilai pemerintah serius memberantas korupsi.
Angka ini penting untuk ditempatkan dalam diskusi publik hari ini.
Demo Pati Menunjukkan Kritik, Survei Menunjukkan Kepercayaan
Demonstrasi dan survei pada dasarnya menggambarkan dua bentuk informasi yang berbeda.
Demonstrasi memperlihatkan adanya kelompok masyarakat yang memilih menyampaikan aspirasi secara terbuka. Survei memberikan gambaran mengenai persepsi responden yang menjadi sampel penelitian.
Karena itu, keberadaan aksi AMPB tidak otomatis berarti mayoritas masyarakat menilai pemerintah gagal memberantas korupsi.
Sebaliknya, hasil survei juga tidak boleh digunakan untuk mengabaikan tuntutan demonstran.
Keduanya justru dapat dibaca secara bersamaan.
Masyarakat menyampaikan kritik agar pemerintah bekerja lebih keras, sementara data menunjukkan masih terdapat kepercayaan terhadap agenda pemerintah.
Tuntutan AMPB Justru Sejalan dengan Agenda Antikorupsi
Ada hal menarik dari tuntutan yang disampaikan dalam aksi tersebut.
Percepatan RUU Perampasan Aset dan pemberian hukuman berat terhadap koruptor pada dasarnya memiliki titik temu dengan komitmen yang disampaikan Presiden Prabowo Subianto.
Pada Selasa (25/8), saat berada di Jembrana, Bali, Prabowo kembali menegaskan bahwa penyelewengan harus diperangi sampai ke akar-akarnya.
Artinya, terdapat kesamaan tujuan antara tuntutan masyarakat dan pernyataan pemerintah: korupsi harus diberantas dengan lebih serius.
Perbedaan yang perlu dijawab pemerintah adalah bagaimana komitmen tersebut diwujudkan menjadi kebijakan dan hasil yang dapat dirasakan masyarakat.
Prabowo dan Pesan tentang Korupsi
Pernyataan Prabowo mengenai pemberantasan korupsi juga memiliki konteks yang lebih luas.
Presiden mengaitkan kebocoran negara dengan kemampuan pemerintah menjalankan berbagai program dan memberikan perlindungan kepada masyarakat.
Ketika negara mampu menyelamatkan sumber daya yang sebelumnya berpotensi bocor, sumber daya tersebut dapat digunakan untuk berbagai kebutuhan publik.
Dalam penanganan bencana, misalnya, negara membutuhkan pesawat, helikopter, alat berat, personel, serta berbagai bentuk dukungan lainnya.
Karena itu, pemberantasan korupsi pada akhirnya bukan hanya tentang menghukum pelaku.
Pemberantasan korupsi juga berarti memastikan sumber daya negara tetap berada di tangan negara untuk digunakan bagi kepentingan rakyat.
60,7 Persen Masih Puas terhadap Kinerja Prabowo
Data DSI juga menunjukkan bahwa tingkat kepuasan masyarakat terhadap Presiden Prabowo masih cukup kuat.
Sebanyak 60,7 persen responden menyatakan puas terhadap kinerja Prabowo.
Angka tersebut berada di atas tingkat kepuasan terhadap pemerintahan dan kabinet secara umum yang tercatat sebesar 55,5 persen.
Temuan ini menunjukkan bahwa meskipun pemerintah menghadapi kritik, Prabowo masih memiliki modal kepercayaan yang signifikan.
Karena itu, tidak tepat jika satu aksi demonstrasi langsung diposisikan sebagai bukti bahwa masyarakat secara keseluruhan sudah kehilangan kepercayaan kepada Presiden.
Kepercayaan terhadap Pemerintahan Mencapai 72,2 Persen
Tingkat kepercayaan terhadap pemerintahan secara umum bahkan tercatat lebih tinggi.
Survei DSI menunjukkan 72,2 persen responden masih percaya terhadap pemerintahan.
Sementara itu, 61,8 persen responden menilai pemerintah berpihak kepada rakyat kecil.
Data tersebut menunjukkan bahwa terdapat fondasi kepercayaan yang masih cukup kuat.
Namun, kepercayaan publik bukan berarti pemerintah dapat mengabaikan kritik.
Justru karena masih dipercaya, pemerintah memiliki tanggung jawab lebih besar untuk menunjukkan bahwa kepercayaan tersebut memang layak dipertahankan.
Kepercayaan terhadap Lembaga Penegak Hukum Masih Terjaga
Dalam isu penegakan hukum, hasil survei DSI juga memperlihatkan tingkat kepercayaan yang cukup tinggi.
KPK memperoleh tingkat kepercayaan sebesar 65,5 persen, sedangkan Mahkamah Agung berada pada angka 64,7 persen.
Kepolisian dan Kejaksaan juga tercatat berada di atas 61 persen.
Temuan tersebut menunjukkan bahwa masyarakat masih memiliki kepercayaan terhadap institusi penegak hukum.
Tantangannya adalah bagaimana kepercayaan tersebut diterjemahkan menjadi penegakan hukum yang konsisten, transparan, dan tidak menimbulkan kesan tebang pilih.
Tidak Semua Publik Sudah Puas
Membaca hasil survei secara objektif juga berarti tidak boleh hanya mengambil angka yang menguntungkan pemerintah.
Sebanyak 41,4 persen responden menilai penindakan korupsi masih menyasar lawan politik.
Selain itu, 33,0 persen responden menilai pemberantasan korupsi belum serius.
Angka tersebut memperlihatkan bahwa pemerintah masih memiliki pekerjaan besar.
Keraguan masyarakat harus dijawab dengan bukti, bukan sekadar pernyataan.
Semakin kuat komitmen pemerintah terhadap pemberantasan korupsi, semakin penting pula memastikan proses hukum dapat dilihat publik sebagai sesuatu yang adil dan konsisten.
Publik Menginginkan Perbaikan Sistem
Ada satu temuan lain yang juga penting.
Dalam kasus penetapan tersangka mantan pimpinan Badan Gizi Nasional, dari masyarakat yang mengikuti kasus tersebut, 59,2 persen memaknainya sebagai bukti lemahnya pengawasan program sejak awal.
Temuan tersebut memberikan pesan bahwa masyarakat tidak hanya menginginkan penindakan setelah korupsi terjadi.
Masyarakat juga menginginkan pemerintah memperbaiki sistem agar penyimpangan dapat dicegah sejak awal.
Dengan demikian, pemberantasan korupsi tidak cukup hanya dengan menangkap pelaku.
Pemerintah juga perlu memastikan sistem pengawasan bekerja, celah penyimpangan ditutup, dan penggunaan anggaran dapat dipantau secara transparan.
RUU Perampasan Aset Menjadi Tuntutan yang Perlu Dijawab
Tuntutan terhadap RUU Perampasan Aset menunjukkan adanya harapan agar negara memiliki instrumen yang lebih kuat untuk mengejar hasil tindak pidana.
Aset yang berasal dari tindak pidana korupsi seharusnya tidak menjadi keuntungan permanen bagi pelaku.
Namun, setiap kebijakan tetap harus dibangun dengan prinsip kepastian hukum dan mekanisme yang transparan.
Yang dibutuhkan bukan sekadar aturan yang terdengar keras, tetapi instrumen yang benar-benar efektif dalam membantu negara memulihkan aset dan mempersempit ruang kejahatan korupsi.
Hukuman Berat Harus Berjalan Bersama Pencegahan
Begitu pula dengan tuntutan hukuman mati bagi koruptor.
Tuntutan tersebut mencerminkan kemarahan masyarakat terhadap dampak korupsi.
Namun, pemberantasan korupsi membutuhkan pendekatan yang lebih luas.
Hukuman merupakan bagian dari penindakan, tetapi pencegahan juga sama pentingnya.
Jika sistem pengawasan lemah, ruang korupsi tetap terbuka.
Karena itu, transparansi anggaran, pengawasan internal, pengawasan publik, serta tata kelola pemerintahan harus diperkuat secara bersamaan.
Jangan Jadikan Demo sebagai Bukti Tunggal Kehilangan Kepercayaan
Perdebatan mengenai aksi 27 Agustus seharusnya tidak diarahkan pada kesimpulan sederhana bahwa pemerintah sudah kehilangan dukungan masyarakat.
Data DSI menunjukkan situasi yang lebih kompleks.
Mayoritas responden masih menilai pemerintah serius memberantas korupsi.
Mayoritas juga masih menyatakan puas terhadap kinerja Prabowo.
Tingkat kepercayaan terhadap pemerintahan pun masih tinggi.
Tetapi pada saat yang sama, sebagian masyarakat tetap memiliki keraguan dan kritik.
Itulah realitas demokrasi.
Kritik dan kepercayaan dapat hadir secara bersamaan.
Kontra Narasi Harus Menggunakan Data, Bukan Serangan
Jika narasi yang berkembang adalah bahwa demo hari ini membuktikan pemerintah tidak serius memberantas korupsi, maka jawaban yang lebih tepat adalah menghadirkan data.
Sebanyak 62,4 persen responden DSI menilai pemerintah serius memberantas korupsi.
Jika muncul narasi bahwa Prabowo sudah kehilangan kepercayaan masyarakat, data menunjukkan 60,7 persen responden masih puas terhadap kinerja Presiden.
Jika dikatakan masyarakat sudah tidak percaya kepada pemerintah, hasil survei menunjukkan 72,2 persen responden masih percaya terhadap pemerintahan.
Tetapi data juga harus disampaikan secara utuh.
Sebanyak 33,0 persen responden masih menilai pemberantasan korupsi belum serius.
Artinya, pemerintah memang memiliki modal kepercayaan, tetapi masih harus bekerja untuk menjawab keraguan masyarakat.
Pemerintah Harus Menjawab Kritik dengan Kinerja
Pada akhirnya, respons terbaik pemerintah terhadap demonstrasi bukan sekadar membantah tuntutan.
Jawaban paling kuat adalah kinerja.
Jika masyarakat menuntut RUU Perampasan Aset, pemerintah perlu memberikan kepastian mengenai langkah yang ditempuh.
Jika masyarakat menuntut pemberantasan korupsi lebih keras, pemerintah perlu memperlihatkan penindakan yang konsisten sekaligus memperkuat sistem pencegahan.
Jika masyarakat meragukan pengawasan, pemerintah harus memperbaiki mekanisme pengawasan.
Dengan demikian, kritik dapat menjadi energi untuk memperbaiki pemerintahan.
Kepercayaan Publik Bukan Cek Kosong
Angka 60,7 persen kepuasan terhadap Prabowo dan 72,2 persen kepercayaan terhadap pemerintahan bukan berarti pemerintah memperoleh cek kosong dari masyarakat.
Justru angka tersebut harus dibaca sebagai tanggung jawab.
Masyarakat memberikan ruang bagi pemerintah untuk bekerja.
Pemerintah harus menggunakan ruang tersebut untuk membuktikan komitmen.
Kepercayaan yang tidak dibarengi kinerja pada akhirnya akan hilang.
Sebaliknya, kritik yang dijawab dengan kebijakan dan hasil nyata dapat memperkuat kepercayaan.
Demo dan Survei Sama-Sama Penting
Demonstrasi adalah bagian dari demokrasi.
Survei adalah salah satu instrumen untuk membaca persepsi publik.
Tidak perlu mempertentangkan keduanya.
Jika masyarakat turun ke jalan karena menginginkan pemberantasan korupsi yang lebih kuat, pemerintah dapat menjadikan tuntutan tersebut sebagai pengingat.
Jika survei menunjukkan mayoritas masyarakat masih percaya, pemerintah harus menjaga kepercayaan tersebut.
Keduanya pada akhirnya mengarah pada satu kepentingan yang sama: pemerintahan yang bersih dan negara yang mampu melindungi kepentingan rakyat.
Saatnya Membuktikan Komitmen Antikorupsi
Prabowo masih memiliki modal kepercayaan yang cukup besar.
Data DSI menunjukkan mayoritas responden menilai pemerintah serius memberantas korupsi.
Namun, modal tersebut harus dibuktikan.
Pemberantasan korupsi harus terlihat dalam penguatan pengawasan, penutupan celah kebocoran, penegakan hukum yang konsisten, dan perbaikan tata kelola.
Masyarakat tidak membutuhkan pemerintah yang hanya pandai menjawab kritik.
Masyarakat membutuhkan pemerintah yang mampu membuktikan jawabannya melalui tindakan.
Pada akhirnya, aksi AMPB bukan harus dilihat sebagai ancaman bagi pemerintah.
Ia dapat menjadi pengingat bahwa masyarakat terus mengawasi.
Sementara hasil survei DSI menunjukkan bahwa kepercayaan publik terhadap Prabowo dan pemerintah masih cukup kuat.
Maka, tantangannya sekarang sederhana: jangan sia-siakan kepercayaan tersebut.
Sebab pemberantasan korupsi bukan tentang siapa yang paling keras berbicara, melainkan tentang siapa yang mampu memastikan uang dan kekayaan negara benar-benar kembali untuk kepentingan rakyat.
