.png){kind=logo}
AKARTA — Dua tahun pertama pemerintahan Presiden Prabowo Subianto berlangsung dengan satu ciri yang sulit diabaikan: perubahan terjadi di banyak sektor secara bersamaan.
Pangan dibenahi. Program Makan Bergizi Gratis diperluas. B50 mulai diterapkan. Sekolah Rakyat dikembangkan. Pemeriksaan kesehatan gratis dijalankan. Hilirisasi terus didorong. Danantara serta Bank Emas dibentuk. Di tingkat desa, pemerintah membangun Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih.
Bagi sebagian masyarakat, perubahan sebanyak itu tentu memunculkan pertanyaan. Di media sosial, perdebatan mengenai kebijakan pemerintah bahkan kerap lebih ramai daripada pembahasan mengenai tujuan jangka panjangnya.
Padahal, ada cara lain untuk melihat dua tahun pertama pemerintahan Prabowo.
Bukan sekadar bertanya apa saja program barunya, tetapi apa yang sebenarnya sedang dibangun?
Jawabannya mulai terlihat ketika berbagai kebijakan tersebut ditempatkan dalam satu rangkaian: pemerintah sedang berusaha memperkuat fondasi Indonesia, dari kebutuhan paling dasar hingga struktur ekonomi nasional.
Pangan Jadi Titik Awal
Perubahan itu dimulai dari sektor yang paling mendasar: pangan. Pemerintah menempatkan swasembada pangan sebagai prioritas dan menyatakan Indonesia telah mencapai swasembada pada delapan komoditas, yakni beras, jagung, gula konsumsi, daging ayam, telur ayam, bawang merah, cabai besar dan cabai rawit. Pemerintah juga menyebut harga pupuk turun sekitar 20 persen setelah dilakukan penyederhanaan aturan penyaluran.
Bagi Indonesia yang memiliki populasi besar, kemampuan memenuhi kebutuhan pangan sendiri bukan sekadar persoalan pertanian. Ia berkaitan langsung dengan stabilitas harga, daya beli masyarakat dan ketahanan nasional. Karena itu, ketika pemerintah berbicara mengenai swasembada, yang sedang dibangun sebenarnya bukan hanya produksi di sawah, tetapi sistem pangan yang lebih tahan terhadap guncangan dari luar.
Dari Pangan ke MBG
Agenda pangan kemudian bergerak ke persoalan berikutnya: kualitas konsumsi masyarakat, terutama anak-anak. Di sinilah Program Makan Bergizi Gratis atau MBG mengambil peran.
Dalam satu tahun pelaksanaan, Badan Gizi Nasional mencatat MBG telah menjangkau 55,1 juta penerima manfaat melalui 19.188 SPPG di 38 provinsi.
Skala tersebut menunjukkan bagaimana pemerintah mencoba mengubah isu gizi menjadi agenda nasional. MBG tidak hanya berbicara mengenai makanan yang diberikan kepada penerima manfaat, tetapi juga membangun jaringan dapur, tenaga kerja, pemasok dan pelaku usaha yang menopang program tersebut.
Dengan kata lain, pemerintah tidak berhenti pada pertanyaan bagaimana menyediakan pangan, tetapi mulai masuk pada pertanyaan yang lebih penting: bagaimana pangan tersebut membantu membangun manusia Indonesia?
Gizi Saja Tidak Cukup
Manusia yang sehat membutuhkan lebih dari makanan bergizi. Karena itu, agenda pembangunan kemudian diperluas ke pendidikan dan kesehatan.
Pemerintah mengembangkan Sekolah Rakyat untuk membuka akses pendidikan bagi anak-anak dari keluarga miskin dan rentan. Di sisi kesehatan, pemerintah menjalankan program pemeriksaan kesehatan gratis yang diarahkan pada pencegahan dan deteksi dini penyakit.
Dua sektor tersebut menjadi penting karena pembangunan manusia membutuhkan proses panjang. Anak yang memperoleh makanan bergizi hari ini membutuhkan pendidikan yang baik untuk berkembang, sekaligus layanan kesehatan agar dapat tumbuh dan beraktivitas secara optimal.
Pola kebijakan ini memperlihatkan bahwa pembangunan manusia ditempatkan sebagai bagian dari fondasi, bukan sekadar hasil samping dari pertumbuhan ekonomi.
Ekonomi Indonesia Tetap Tumbuh
Fondasi manusia kemudian harus ditopang oleh fondasi ekonomi yang kuat. Di tengah berbagai perubahan kebijakan, ekonomi Indonesia pada 2025 tumbuh 5,11 persen, meningkat dari 5,03 persen pada 2024, menurut Badan Pusat Statistik. PDB atas dasar harga berlaku mencapai Rp23.821,1 triliun.
Angka tersebut menjadi salah satu indikator penting dalam membaca kondisi ekonomi pada tahun pertama penuh pemerintahan Prabowo.
Pertumbuhan sekitar lima persen memang belum menjawab seluruh persoalan ekonomi. Namun, pertumbuhan yang tetap terjaga memberikan ruang bagi pemerintah untuk melanjutkan agenda pembangunan yang membutuhkan investasi, belanja publik dan aktivitas ekonomi dalam skala besar.
Kemiskinan Ikut Menurun
Pertumbuhan ekonomi kemudian diuji melalui indikator kesejahteraan masyarakat.
BPS mencatat tingkat kemiskinan pada September 2025 turun menjadi 8,25 persen, dari 8,57 persen pada September 2024. Jumlah penduduk miskin juga berkurang sekitar 700 ribu orang menjadi 23,36 juta orang.
Angka ini tidak berarti persoalan kemiskinan selesai. Namun, pergerakan tersebut menunjukkan indikator kemiskinan nasional berada pada arah penurunan pada periode tersebut.
Di sisi lain, Indeks Pembangunan Manusia meningkat dari 75,02 pada 2024 menjadi 75,90 pada 2025.
Dua indikator ini memperlihatkan bahwa perjalanan pembangunan tidak hanya berbicara mengenai seberapa besar ekonomi tumbuh, tetapi juga bagaimana kondisi sosial masyarakat bergerak.
Energi Mulai Diarahkan ke Kemandirian
Setelah pangan dan manusia, pemerintah bergerak ke sektor yang menjadi urat nadi ekonomi: energi.
Implementasi B50 menjadi salah satu kebijakan yang didorong pemerintah untuk meningkatkan pemanfaatan biodiesel berbasis sawit sekaligus mengurangi ketergantungan terhadap bahan bakar impor.
Dalam pidato kenegaraan, Prabowo menyampaikan bahwa mulai 1 Juli 2026 Indonesia tidak lagi mengimpor solar, dengan estimasi penghematan devisa sekitar Rp170 triliun. Angka tersebut merupakan perhitungan yang disampaikan pemerintah.
Jika kebijakan tersebut dapat dipertahankan secara berkelanjutan, dampaknya bukan hanya pada neraca perdagangan, tetapi juga pada kemampuan Indonesia memanfaatkan sumber daya domestik untuk memenuhi kebutuhan energinya sendiri.
Indonesia Tidak Lagi Ingin Berhenti sebagai Penjual Bahan Mentah
Energi hanyalah satu bagian dari agenda kemandirian. Pada sektor sumber daya alam, pemerintah mendorong hilirisasi agar Indonesia memperoleh nilai tambah lebih besar dari kekayaan yang dimilikinya.
Selama bertahun-tahun, Indonesia dikenal sebagai salah satu negara dengan kekayaan mineral dan komoditas yang besar. Tantangannya adalah bagaimana kekayaan tersebut tidak hanya keluar dalam bentuk bahan mentah.
Hilirisasi diarahkan untuk membawa proses produksi lebih jauh ke dalam negeri. Dengan demikian, nilai ekonomi tidak berhenti pada aktivitas ekstraksi, tetapi berlanjut menjadi industri, investasi, teknologi dan lapangan kerja.
Inilah salah satu perubahan paradigma yang ingin dibangun pemerintah: Indonesia tidak cukup hanya kaya sumber daya, tetapi harus mampu mengolah kekayaannya sendiri.
Danantara dan Babak Baru Pengelolaan Kekayaan Negara
Ketika agenda hilirisasi berbicara tentang bagaimana menghasilkan nilai tambah, pemerintah kemudian masuk pada pertanyaan berikutnya: bagaimana kekayaan negara dikelola?
Danantara dibentuk sebagai bagian dari pengelolaan aset dan investasi strategis negara. Pemerintah juga memperkenalkan Danantara Sumber Daya Indonesia atau DSI dalam agenda pengelolaan sumber daya strategis.
Langkah ini memperlihatkan upaya pemerintah membangun instrumen pengelolaan kekayaan nasional yang lebih terarah. Harapannya, aset dan sumber daya yang dimiliki Indonesia tidak hanya menghasilkan penerimaan sesaat, tetapi dapat menjadi modal untuk pembangunan jangka panjang.
Bank Emas: Kekayaan yang Mulai Dikelola di Dalam Negeri
Agenda pengelolaan kekayaan kemudian diperluas melalui Bank Emas.
Presiden Prabowo menyampaikan bahwa Bank Emas telah mengelola sekitar 153 ton emas dengan nilai sekitar US$20 miliar. Data tersebut merupakan angka yang disampaikan Presiden dalam penjelasan mengenai tata kelola kekayaan nasional.
Pembentukan Bank Emas menunjukkan upaya pemerintah melihat emas bukan hanya sebagai komoditas pertambangan, tetapi juga sebagai bagian dari sistem keuangan nasional.
Dengan instrumen tersebut, pemerintah berupaya agar kekayaan yang berasal dari dalam negeri dapat semakin banyak dikelola dan memberikan manfaat di dalam negeri.
Dari Pusat hingga Desa
Transformasi ekonomi tidak berhenti pada industri besar. Pemerintah juga mendorong pembentukan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih untuk memperkuat aktivitas ekonomi masyarakat di tingkat desa.
Koperasi diarahkan menjadi bagian dari ekosistem ekonomi lokal, termasuk distribusi kebutuhan masyarakat dan pengembangan kegiatan usaha.
Pesannya cukup jelas: pembangunan ekonomi tidak hanya harus terlihat di kawasan industri dan pusat kota. Desa juga harus memiliki instrumen untuk tumbuh.
Jika hilirisasi membangun nilai tambah dari sumber daya alam, maka koperasi desa diharapkan membangun kekuatan ekonomi dari masyarakat paling bawah.
Pemerintah Juga Membenahi Cara Kerja Negara
Di balik berbagai program yang terlihat, pemerintah juga melakukan perubahan pada sistem pelayanan publik. Digitalisasi bantuan sosial menjadi salah satu contohnya, dengan tujuan memperbaiki pendataan, verifikasi dan ketepatan penyaluran bantuan.
Pemerintah menyebut digitalisasi tersebut sebagai bagian dari transformasi perlindungan sosial. Artinya, perubahan tidak hanya diarahkan pada apa yang diberikan negara kepada masyarakat, tetapi juga bagaimana negara memberikan pelayanan tersebut.
Pada tingkat yang lebih luas, pemerintah menyatakan telah menjalankan 121 kebijakan transformatif dalam 21 bulan pertama pemerintahan.
Angka tersebut menggambarkan luasnya agenda perubahan yang sedang dijalankan.
Mengapa Banyak Perubahan Terjadi Bersamaan?
Di sinilah seluruh rangkaian kebijakan tersebut mulai menemukan benang merahnya.
Swasembada pangan berbicara tentang kemandirian. MBG berbicara tentang kualitas manusia. Sekolah Rakyat dan kesehatan berbicara tentang kesempatan. Pertumbuhan ekonomi berbicara tentang kapasitas nasional. B50 berbicara tentang energi. Hilirisasi berbicara tentang nilai tambah. Danantara dan Bank Emas berbicara tentang kekayaan. Koperasi Merah Putih berbicara tentang ekonomi masyarakat desa.
Semuanya memiliki satu kata kunci: kemandirian.
Pemerintah Prabowo tampaknya ingin mendorong Indonesia agar tidak hanya menjadi negara yang memiliki sumber daya, tetapi juga negara yang mampu memproduksi, mengolah dan mengelola sumber dayanya sendiri.
Dua Tahun Pertama, Fondasi Mulai Terlihat
Tentu, belum semua agenda tersebut dapat dinilai hasil akhirnya. Ada program yang sudah menghasilkan angka konkret, sementara sebagian lainnya masih berada dalam tahap pengembangan dan membutuhkan waktu untuk menunjukkan dampaknya.
Namun, dua tahun pertama pemerintahan Prabowo memperlihatkan sebuah pola yang cukup jelas. Pemerintah tidak hanya mengejar pembangunan yang mudah terlihat, tetapi juga mencoba mengubah sistem di baliknya.
Dari pupuk hingga industri. Dari makanan anak hingga pendidikan. Dari solar hingga hilirisasi. Dari aset negara hingga emas. Dari pusat pemerintahan hingga desa.
Perubahan tersebut berlangsung dalam waktu yang relatif singkat dan menjadi alasan mengapa pemerintah menyebut periode ini sebagai fase transformasi.
Bukan Sekadar Membangun Rumah, tetapi Memperkuat Pondasinya
Pada akhirnya, perjalanan dua tahun pemerintahan Prabowo dapat dilihat seperti proses renovasi sebuah rumah besar bernama Indonesia.
Ada bagian yang sedang diperbaiki. Ada sistem yang sedang diganti. Ada kebijakan yang masih diuji. Ada pula hasil yang sudah mulai terlihat melalui data pertumbuhan ekonomi, penurunan kemiskinan dan peningkatan IPM.
Namun, pekerjaan terbesar justru berada di bagian yang tidak selalu terlihat dari luar: pondasi.
Ketahanan pangan, energi, kualitas manusia, industri dalam negeri dan pengelolaan kekayaan nasional adalah pondasi yang menentukan seberapa kuat Indonesia menghadapi masa depan.
Karena itu, dua tahun pertama ini belum menjadi akhir cerita.
Ini adalah fase ketika pemerintah berusaha memastikan bahwa ketika Indonesia melangkah lebih jauh, langkah tersebut berdiri di atas fondasi yang lebih kuat.
Dan seperti pembangunan rumah, hasil akhirnya tidak ditentukan oleh seberapa ramai suara ketika proses renovasi berlangsung.
Hasil akhirnya ditentukan oleh seberapa kokoh bangunan itu berdiri setelah semuanya selesai.
